TOPIK9, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyambut positif kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Perseroan menilai langkah tersebut akan memperkuat likuiditas industri perbankan sekaligus meningkatkan kapasitas pembiayaan bagi sektor produktif.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan penempatan dana SAL merupakan salah satu instrumen yang dapat menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika perekonomian global. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan industri perbankan menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
“Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional,” ujar Anggoro dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (30/6/2026).
Sebagai anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BSI menyatakan siap mendukung kebijakan tersebut melalui penguatan layanan keuangan syariah yang inklusif dan berorientasi pada sektor produktif. Menurut Anggoro, dana yang ditempatkan pemerintah akan dioptimalkan untuk memperluas pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha,” katanya.
Selain memperkuat likuiditas, penempatan SAL juga dinilai dapat membantu menurunkan biaya dana atau cost of fund perbankan. Dengan biaya pendanaan yang lebih efisien, bank memiliki ruang yang lebih besar untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif, termasuk bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
BSI menyebut penguatan likuiditas tersebut sejalan dengan strategi perusahaan yang terus memperbesar porsi dana murah atau current account saving account (CASA). Upaya tersebut didukung oleh pertumbuhan Tabungan Haji, pengembangan ekosistem syariah, serta percepatan transformasi layanan digital.
Hingga April 2026, BSI membukukan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun atau tumbuh 17,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh kenaikan tabungan yang meningkat 22,02 persen menjadi Rp165 triliun, sehingga rasio CASA perseroan mencapai 63,48 persen.
Pada sisi pembiayaan, BSI mencatat penyaluran pembiayaan sebesar Rp332 triliun atau meningkat 15,59 persen secara tahunan. Kualitas aset juga tetap terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) gross membaik menjadi 1,80 persen.
Perseroan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai program prioritas pemerintah melalui pembiayaan UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembiayaan rumah bersubsidi.
Menurut BSI, dukungan terhadap program-program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. (ian)
