Komisi IX DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar program MBG terlaksana secara profesional, transparan, dan akuntabel.
TOPIK9.COM, JAKARTA – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) perlu dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi mencakup efektivitas distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan, transparansi pengadaan, serta sistem pengawasan di lapangan.
“Keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelayanan dan dampaknya terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” ujar anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi dilansir dari situs dpr.
Komisi IX DPR RI, kata dia, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar program MBG terlaksana secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai. Dia berkata, “Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama di atas segala dinamika pergantian pejabat.”
Kepala BGN Sudaryono menyatakan akan membenahi tata kelola badan ini agar semakin transparan, akuntabel, dan berbasis sistem. Sejumlah persoalan yang terjadi sebelumnya menjadi pelajaran penting untuk memperkuat pengawasan serta memastikan seluruh proses berjalan secara terbuka.
“Saya akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital, ada record-nya,” tutur Sudaryono usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Dia menegaskan, pengelolaan anggaran Program (MBG) harus sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap rupiah yang digunakan harus benar-benar mendukung tujuan utama program, yakni menyediakan asupan gizi yang sesuai bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta lanjut usia.
“Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi. Segalanya harus terang-benderang. Ini anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program,” tuturnya.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Sudaryono menjelaskan, Program MBG juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Kebutuhan bahan pangan dalam program tersebut akan mendorong penyerapan hasil produksi petani, peternak, dan nelayan sehingga memberikan manfaat langsung bagi perekonomian daerah.
Untuk menjaga integritas pelaksanaan program, Sudaryono menegaskan, seluruh proses pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan di lingkungan BGN harus dilakukan melalui mekanisme yang resmi, terbuka, dan transparan, tanpa mengedepankan hubungan personal maupun pendekatan informal.
“Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin penyelesaian persoalan, follow-up, dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme system,” ujarnya. “Jadi kita bukan lagi trust in person, kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang yang gelap, di private-private room di restoran, tapi segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang, dan transparan, dan dilihat orang.”
Sudaryono mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Program MBG. Dia menegaskan komitmennya menerapkan prinsip nol toleransi terhadap praktik korupsi maupun penyimpangan dalam pengelolaan program.
“Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, zero tolerance untuk praktik-praktik korupsi, hengki-pengki, dan copet-copetan, sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. (bur)
