TOPIK9.COM, JAKARTA–Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari, memperkenalkan lima pejabat baru. Kelimanya merupakan pengganti dari pejabat sebelumnya mulai dari Sekretaris Utama hingga Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Para pejabat baru BGN tersebut telah dilantik atas dasar Keputusan Presiden (Keppres) Prabowo Subianto.
“Kemarin sore kemarin dapat Keppres mengangkat beliau-beliau ini, pejabat tinggi madya,” kata Agustina didampingi Trenggono dalam jumpa pers di kantor BGN, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Agustina mengatakan hal penting dari organisasi untuk program makan bergizi bergizi gratis (MBG) merupakan sumber daya manusia (SDM).
“Kami butuh tim memperbaiki BGN dan makan bergizi gratis,” sambung dia.
Berikut daftar pejabat baru di lingkungan BGN yang diperkenalkan:
1. Lili Khamiliyah selaku Sekretaris Utama
2. Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea selaku Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
3. Zainuri selaku Deputi bidang Penyediaan dan Penyaluran
4. Mariman Darto selaku Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama
5. Ketut Sumedana selaku Deputi bidang Pemantauan dan Pengawasan
Sebelumnya, Agustina juga mengungkapkan evaluasi program MBG saat ini difokuskan pada dua aspek utama. Salah satunya, validasi data penerima manfaat.
“Jadi yang pertama kami perbaiki: 63 juta itu beneran nggak sih? Itu pertama. Kalau itu berapa yang bener, lalu berapa yang seharusnya kami berikan? Daerah-daerah mana, anak-anak yang mana, yang memang harus kami dahulukan, gitu. Itu yang sekarang menjadi tugas kami,” kata Agustina, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, selain validasi data, BGN juga mengevaluasi skema insentif bagi SPPG. Selama ini, besaran insentif dinilai masih disamaratakan meski kapasitas layanan setiap SPPG berbeda-beda.
Lebih lanjut, Agustina menjelaskan terdapat SPPG yang hanya melayani sekitar 1.000 penerima manfaat dengan jangkauan relatif dekat, sementara ada SPPG lain yang harus melayani wilayah lebih luas dengan jumlah penerima yang lebih banyak. Kondisi tersebut perlu diakomodasi dalam skema insentif yang lebih proporsional.
“Nah, itu yang kami nanti akan membuat skema yang insentif yang lebih adil. Ya, misalnya gini, kan nggak nggak juga dong SPPG yang 200 meter yang cuma melayani 500 eh katakanlah 1.000 orang insentifnya sama,” ujarnya.
“Nggak juga dong yang 300meter yang atau 400, ada bahkan yang 500 yang lebih bagus kok disamaratakan 6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan,” imbuhnya. (zie)
