EkbisEkonomi

DPR dan Pemerintah Sepakati Kerangka RAPBN 2027

Dalam kesepakatan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 ditargetkan berada pada kisaran 5,8-6,5 persen. Sementara inflasi diproyeksikan tetap terkendali pada level 1,5-3,5 persen.

Jakarta –  Pemerintah dan DPR RI menyepakati hasil pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wijanto dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V di Jakarta, Kamis (2/7/2026), mengatakan hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya.

“Arah kebijakan pembangunan nasional menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Wihadi dalam Rapat Paripurna tersebut seperti dikutip dari Antara.

Adapun penyusunan asumsi dasar ekonomi makro mempertimbangkan berbagai tantangan global, mulai dari perkembangan geopolitik, kondisi ekonomi internasional, hingga dinamika ekonomi domestik.

Dalam kesepakatan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 ditargetkan berada pada kisaran 5,8-6,5 persen. Sementara inflasi diproyeksikan tetap terkendali pada level 1,5-3,5 persen.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak di rentang Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS, dengan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada di kisaran 6,5-7,3 persen.

Di sektor energi, harga minyak mentah Indonesia (ICP) disepakati berada pada rentang US$70-US$95 per barel. Adapun lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 605-620 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 951-990 ribu barel setara minyak per hari.

Selain asumsi makro, DPR dan pemerintah juga menyepakati postur fiskal RAPBN 2027. Pendapatan negara ditargetkan mencapai 12,01-12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan belanja negara dipatok pada kisaran 13,81-14,80 persen PDB.

Defisit APBN 2027 disepakati berada pada rentang 1,8-2,4 persen PDB, masih jauh di bawah batas maksimal 3 persen yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Rasio utang pemerintah juga diproyeksikan tetap terjaga pada kisaran 40,31-40,64 persen terhadap PDB.

Dalam aspek pembangunan nasional, pemerintah dan DPR menetapkan target tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0-6,5 persen dan kemiskinan ekstrem ditekan hingga nol persen pada 2027. Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun ke kisaran 4,3-4,87 persen.

Pemerintah turut membidik peningkatan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita hingga US$5.800-US$5.840 serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan target indeks mencapai 76,84.

Tabel Asumsi Ekonomi Makro RAPBN 2027

IndikatorTarget 2027
Pertumbuhan Ekonomi5,8% – 6,5%
Inflasi1,5% – 3,5%
Nilai Tukar RupiahRp16.800 – Rp17.500/US$
Suku Bunga SBN 10 Tahun6,5% – 7,3%
Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP)US$70 – US$95/barel
Lifting Minyak Bumi605 – 620 ribu barel/hari
Lifting Gas Bumi951 – 990 ribu BOEPD

Tabel Kerangka Fiskal RAPBN 2027

KomponenTarget
Pendapatan Negara12,01% – 12,40% PDB
Perpajakan10,16% – 10,50% PDB
PNBP1,85% – 1,89% PDB
Hibah0,002% – 0,003% PDB
Belanja Negara13,81% – 14,80% PDB
Belanja Pemerintah Pusat11,26% – 12,01% PDB
Transfer ke Daerah2,55% – 2,79% PDB
Keseimbangan PrimerSurplus 0,45% hingga defisit 0,14% PDB
Defisit APBN1,8% – 2,4% PDB
Pembiayaan InvestasiMinus 0,50% – 0,90% PDB
Rasio Utang Pemerintah40,31% – 40,64% PDB

Tabel Target Pembangunan Nasional 2027

IndikatorTarget
Tingkat Kemiskinan6,0% – 6,5%
Kemiskinan Ekstrem0%
Rasio Gini0,362 – 0,367
Tingkat Pengangguran Terbuka4,3% – 4,87%
Indeks Modal Manusia0,575
Indeks Kesejahteraan Petani0,8038
Proporsi Lapangan Kerja Formal40,81%
GNI per KapitaUS$5.800 – US$5.840
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup76,84

Artikel yang berhubungan

Back to top button